Juknis Pemenuhan Beban Kerja Guru (Kepmendikdasmen Nomor 221/P/2025)

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi menetapkan Petunjuk Teknis Pemenuhan Beban Kerja Guru melalui Keputusan Menteri Nomor 221/P/2025 pada tanggal 12 November 2025. Juknis ini diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025, dengan fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, pendidikan karakter, serta pengembangan bakat dan minat peserta didik.

1. Penghitungan Beban Kerja Guru

Pembagian beban kerja dilakukan oleh kepala sekolah dengan mempertimbangkan:

• Jumlah dan jenis guru,

• Struktur kurikulum,

• Jumlah rombongan belajar.

Guru wajib memenuhi minimal 24 jam tatap muka per minggu, kecuali pada kondisi tertentu seperti keterbatasan struktur kurikulum, guru pendidikan khusus, guru di layanan khusus, atau sekolah Indonesia di luar negeri.

Jika masih terdapat guru yang kurang jam mengajar, mereka dapat diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan dalam juknis.

2. Tugas Guru Pendidikan Khusus (GPK)

GPK memiliki dua tugas utama:

1. Memberikan layanan pembelajaran bagi murid penyandang disabilitas (perencanaan, pelaksanaan, penilaian).

2. Membimbing guru lain dalam melaksanakan pembelajaran inklusif.

Beban kerja GPK dipersamakan dengan 24 jam tatap muka per minggu.

3. Tugas Guru Wali

Guru wali mendampingi perkembangan akademik, sosial, karakter, serta keterampilan murid dalam jangka panjang (dari awal masuk hingga lulus). Guru wali memperoleh ekuivalensi 2 jam tatap muka per minggu.

4. Tugas Tambahan Guru dan Ekuivalensinya

Guru dapat menerima berbagai tugas tambahan yang memiliki nilai ekuivalensi jam tatap muka, antara lain:

a. Tugas Tambahan Utama (ekuivalensi 12 jam)

• Wakil kepala sekolah

• Kepala perpustakaan

• Kepala laboratorium/bengkel

• Ketua program keahlian

• Kepala teaching factory/unit produksi

b. Tugas Tambahan Lain (1–2 jam per minggu)

• Wali kelas

• Pembina OSIS

• Pembina ekstrakurikuler

• Koordinator pengembangan kompetensi

• Guru piket

• Pengurus BKK (SMK)

• Koordinator kinerja guru

• Koordinator projek P5

• Koordinator pembelajaran inklusi

• Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)

• Kepanitiaan acara

• Pengurus organisasi profesi/kemasyarakatan

• Tutor pendidikan kesetaraan

• Instruktur/narasumber pelatihan

• Peserta program pengembangan kompetensi

Setiap tugas wajib disertai bukti fisik seperti SK penugasan, program kerja, dan laporan pelaksanaan.

Juknis Pemenuhan Beban Kerja Guru UNDUH DISINI

5. Beban Kerja Kepala Sekolah dan Pengawas

Juknis ini juga menyatakan bahwa aturan tentang ekuivalensi tugas kepala sekolah dan pengawas yang sebelumnya diatur dalam Kepmendikbudristek 495/M/2024 dicabut, sehingga acuan terbaru adalah keputusan ini.