Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP 2026, Permendikdasmen nomor 8 Tahun 2026

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 yang mengatur Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Aturan ini menggantikan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 dan hadir untuk memastikan dana operasional sekolah dikelola lebih akuntabel, fleksibel, dan tepat sasaran.

Artikel ini merangkum poin-poin penting yang perlu diketahui oleh guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat.

Petunjuk Teknis BOSP 2026 UNDUH DISINI

Apa Itu Dana BOSP? 

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) adalah dana alokasi khusus nonfisik yang diberikan pemerintah untuk mendukung biaya operasional non-personalia di satuan pendidikan. BOSP memastikan layanan pendidikan berjalan dengan baik, terutama bagi sekolah di daerah khusus dan satuan pendidikan yang membutuhkan dukungan tambahan.

Ruang lingkup dana BOSP mencakup tiga kategori utama:

1. Dana BOP PAUD – untuk layanan PAUD
2. Dana BOS – untuk SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
3. Dana BOP Kesetaraan – untuk program Paket A, B, dan C

Prinsip Pengelolaan Dana BOSP

Permendikdasmen 8/2026 menegaskan lima prinsip dasar dalam pengelolaan dana:

1. Fleksibel

Sekolah dapat menggunakan dana sesuai kebutuhan nyata, selama masih dalam batas komponen yang diperbolehkan.

2. Efektif

Dana harus memberikan manfaat langsung bagi mutu layanan pendidikan.

3. Efisien

Dana digunakan seoptimal mungkin tanpa pemborosan.

4. Akuntabel

Setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan.

5. Transparan

Pengelolaan dilakukan terbuka, melibatkan pemangku kepentingan seperti komite sekolah.

Petunjuk Teknis BOSP 2026 UNDUH DISINI

Jenis Dana dan Syarat Satuan Pendidikan Penerima

1. Dana BOP PAUD

Diberikan kepada TK, kelompok bermain, TPA, SPS, SKB, dan PKBM yang menyelenggarakan PAUD.

Jenisnya:

• Reguler
• Kinerja
• Afirmasi

Syarat penerima Reguler, antara lain:

• Memiliki NPSN dan terdata pada Dapodik
• Data diperbarui paling lambat 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya
• Memiliki izin operasional (untuk PAUD yang diselenggarakan masyarakat)
• Memiliki rekening satuan pendidikan
• Tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama

Dana Kinerja diberikan kepada PAUD berkinerja terbaik berdasarkan survei lingkungan belajar.

Dana Afirmasi diperuntukkan bagi PAUD yang berada di daerah khusus.

2. Dana BOS

Diberikan untuk:

• SD
• SMP
• SMA
• SMK
• SLB

Jenisnya:

• BOS Reguler
• BOS Kinerja
• BOS Afirmasi

Syarat penerima BOS Reguler, antara lain:

• Memiliki NPSN dan terdata lengkap di Dapodik
• Data diperbarui hingga batas waktu
• Memiliki izin operasional (untuk sekolah masyarakat)
• Memiliki rekening sekolah
• Tidak termasuk sekolah kerja sama atau sekolah di bawah kementerian/lembaga lain

Petunjuk Teknis BOSP 2026 UNDUH DISINI

BOS Kinerja terbagi dua kategori:

1. Sekolah berprestasi dalam ajang talenta (provinsi, nasional, internasional)
2. Sekolah dengan kinerja terbaik berdasarkan asesmen oleh pemerintah pusat atau daerah

BOS Afirmasi ditujukan bagi sekolah di daerah khusus.

3. Dana BOP Kesetaraan

Untuk penyelenggara program:

• Paket A
• Paket B
• Paket C

Jenisnya juga terdiri dari Reguler, Kinerja, dan Afirmasi dengan prinsip dan syarat yang sama.

Peran Guru, Orang Tua, dan Komite Sekolah

Bagi Guru dan Kepala Sekolah

• Wajib memastikan data Dapodik selalu mutakhir
• Menyusun RKAS secara tepat sasaran
• Mengelola dan melaporkan penggunaan dana secara transparan

Bagi Orang Tua/Wali

• Berhak mengetahui pengelolaan dana
• Dapat memberi masukan melalui Komite Sekolah

Bagi Komite Sekolah

• Menjadi mitra sekolah dalam pengawasan dan pemberian rekomendasi
• Tidak boleh memungut biaya dari penggunaan Dana BOS/BOSP

Mengapa Aturan ini Penting?

Perubahan regulasi ini dirumuskan untuk:

• Memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana
• Mengoptimalkan dukungan bagi sekolah di daerah khusus
• Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui dukungan yang lebih tepat sasaran
• Menyesuaikan kebutuhan pendidikan dengan perkembangan kurikulum, teknologi, dan kondisi daerah

Dengan aturan yang lebih lengkap dan tegas, diharapkan layanan pendidikan menjadi lebih merata dan berkualitas di seluruh Indonesia.

Petunjuk Teknis BOSP 2026 UNDUH DISINI

Penutup

Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 menjadi pedoman penting bagi satuan pendidikan dalam mengelola dana bantuan operasional. Guru, orang tua, dan masyarakat diharapkan memahami substansi aturan ini agar transparansi dan mutu layanan pendidikan dapat terus meningkat.

Jika Anda membutuhkan artikel turunan lainnya seperti infografik, ringkasan visual, atau template sosialisasi untuk sekolah, saya siap bantu!